Makalah Pengantar Hukum Bisnis

| Wednesday, April 24, 2013


BAB I
PENDAHULUAN


A.       Latar Belakang
Hukum Bisnis yang merupakan terusan dari hukum dagang konvensional merupakan suatu cabang ilmu hukum yang sangat komprehensif. Karena itu, ruang jelajah dari hukum bisnis sangat beragam, mulai dari bidang-bidang yang tergolong konvensional, seperti tentang kontrak perusahaan, surat berharga, hak milik intelektual, asuransi, perpajakan, dan lain-lain sampai dengan bidang-bidang populer yang bersifat nonkonvensional, seperti merger dan akuisisi, anti monopoli, perlindungan konsumen, electronic transfer, margin trading, dan transaksi derivatif, atau internet dan e-commerce.

B.       Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini, yaitu :
1.         Mengapa Hukum diperlukan Dalam Bisnis ?
2.         Apa Tujuan dan Kemanfaatannya Bagi Pelaku Bisnis dan Masyarakat?
3.         Bagaimana hubungan Hukum dengan Kegiatan Bisnis ?
4.         Unsur Apa saja yang terpenting dalam Hukum dan Bisnis?

C.       Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1.         Agar menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai permasalahan hukum yang berlaku dalam dunia bisnis
2.         Agar menambah pengetahuan kita tentang bisnis






BAB II
PEMBAHASAN


A.       Pengertian Hukum
Pada Dasarnya Hukum Diciptakan melalui Kekuasaan, Tetapi muatan Hukum harus mengatur keseimbangan antara kepentingan Kekuasaan dengan kepentingan Masyarakat (rakyat) yang memiliki kedaulatan.
Oleh Karenanya Hukum diciptakan bukan untuk Kekuasaan (Thomas Hobbes) melainkan untuk kepentingan perkembangan masyarakat (Von Savigni).
Sifat dan Fungsi Hukum dalam suatu Proses Harus Realitas, Responsif/Antisipatif dan Demokratis.
Dalam Realitas sosial, hukum sering kali tertinggal dengan perkembangan masyarakat namun bukan berarti Penegakan Hukum terhenti, Karena HukumTetap Harus Tegak meskipun senadainya langit Akan Runtuh.
Pengakan Hukum harus dilakukan dengan memperhatikan hal:
a.         Didasarkan pada Hukum Positif
b.         Mengedepankan rasa keadilan masyarakat
c.         Menjamin Kepastian dan kesebandingan Hukum
d.         Dilaksanakan secara Proporsional dan Profesional

B.       Hakikat Penegakan Hukum
Ø  Menjamin Terciptanya Kepastian Hukum dan Kesebandingan Hukum
Ø  Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat kepada sistim hukum yang ada
Ø  Menumbuhkan dan Mengembangkan kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap sistim Demokrasi
Ø  Mengembalikan Kewibawaan Hukum di mata masayarakat
Ø  Mengangkat Harkat Martabat bangsa dimata dunia
Ø  Membangun Kepemimpinan Nasional yang berwibawa

C.       Prinsip Penegakan Hukum
a.         Adanya Landasan Hukum Yang Kuat
b.         Adanya Pelaksanaan Hukum Yang Proporsional dan Profesional
c.         Adanya Lembaga Peradilan Yang Independen
d.         Adanya Aparat penegak Hukum Yang Kridibel dan Visibel, Profesional dan Proporsional
e.         Adanya sistim Hukum Yang Demokratis

D.      Hakekat Bisnis
Ø  Merupakan Sarana Pelaksanaan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat ( Ingat Prinsip Ekonomi)
Ø  Adanya Kepentingan antara pelaku Bisnis dengan masyarakat
Ø  Adanya tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan
Ø  Untuk Memenuhi Kepuasan hidup manusia

E.       Prinsip Bisnis
1.         Adanya Kegiatan Ekonomi
2.         Adanya Keuntungan Yang Menjanjikan
3.         Adanya Kesepakatan Para Pihak
4.         Adanya Jaminan Keamanan bagi Pelaksanaan Bisnis

F.        Dasar diperlukannya Hukum Bagi Kegiatan Bisnis
a)         Untuk memberikan Kepastian Hukum
b)        Untuk Memberikan Kesebandingan Hukum
c)         Untuk Melindungi Kepentingan Para Pihak

G.      Eksistensi Hukum Bisnis
1.         Dasar Hukum
Ø  HUKUM KUHD(1848-Ind).
Ø  Peraturan Peruu-an bidang Perdagangan diLuar Kodifikasi.
2.      Pemahaman Hukum Bisnis 
Merupakan aturan konkrit mengenai kepentingan yang paling mendasar dari hukum bisnis. 
Kita dapat pahami bahwa hukum bisnis adalah adanya dua (2) subyek hukum yang melakukan hubungan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing pihak. 
Pengertian Hukum Bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan Hukum Bisnis dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya: 
1.         Hukum Bisnis bidang ekonomi 
·      Hukum Dagang
·      Hukum Asuransi
·      Hukum Investasi
2.         Hukum Bisnis bidang keuangan
·      Hukum Perbankan
·      Hukum Pasar Modal
3.          Hukum Bisnis bidang jasa
·      IPAR
·      HAKI
·      CPM

H.      Fungsi Hukum Bisnis
MenurutAmirizal (1996: 9), salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).
a.         Asas Hukum Bisnis
Dalam praktik bisnis yang menjadi sumber dari kontrak meliputi dua aspek pokok :
1)        Aspek kontrak (perjanjian) itu sendiri, yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakatinya;
2)        Aspek kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati.
Hukum Bisnis merupakan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan bisnis agar bisnis dijalankan secara adil.
Hukum dagang (juga dikenal sebagai hukum bisnis, yang meliputi juga hukum perusahaan) adalah badan hukum yang mengatur transaksi bisnis dan komersial. Hal ini sering dianggap sebagai cabang dari hukum perdata dan menangani permasalahan dari kedua hukum perdata dan hukum publik.
Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat yang dijamin oleh kepastian hukum.

I.         Ruang Lingkup Hukum Bisnis
1.         Kontrak Bisnis 
Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuktertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis.
Adapun bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Dengan demkiankontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Dalam pengertian yang demikian kontrak bisnis harus dibedakan dengan suatu kontrak kawin atau perjanjian kawin.
Kontrak Bisnis dapat dibagi menjadi empat bagian apabila dilihat dari segi pembuktian.
Pertama adalah Kontrak Bisnis yang dibuat dibawah tangan dimana para pihakmenandatangani sebuah Kontrak Bisnis diatas materai. Kedua adalah Kontrak Bisnis yang didaftarkan (waarmerken) oleh notaries. Ketiga adalah Kontrak Bisnis yang dilegalisasikan didepan notaries. Keempat adalah Kontrak Bisnis yang dibuat dihadapannotaries dan dituangkan dalam bentuk akta notaries. Walaupun ada emoat perbedaan dari segi pembuktian namun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan isi dari apa yang diperjanjikan oleh para pihak.
Sehubungan dengan Kontrak Bisnis yang dituangkan dalam bentuk akta notaries, ada beberapa Kontrak Bisnis yang oleh undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaries, misalnya perjanjian yang menyangkut pendirian perseroan terbatas atau perjanjian jual belitanah. Sedangkan ada Kontrak Bisnis yang karena kebiasaan dituangkan dalam bentuk akta notaris, misalnya Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Penjaminan Emisi dan lain-lain. Ada pula Kontrak Bisnis yang dituangkan dalam bentuk akta notaries karena memang dikehendaki secara demikian oleh para pihak.
2.         Bentuk-Bentuk Badan Usaha
Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. 
Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia :
a)        Koperasi
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
b)        BUMN ( Badan Usaha Milik Negara )
Badan Usaha Milik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.
c)        Perjan 
Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI.
d)        Perum 
Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero.
e)        Persero 
Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara.




















BAB III
PENUTUP


A.       Kesimpulan
Tujuan hukum bisnis adalah :
Ø  Untuk menjamin berfungsinya mekanisme pasar secara efisien dan lancer
Ø  Untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya jenis Usaha Kecil Menengah (UKM)
Ø  Untuk membantu memperbaiki system keuangan dan system perbankan
Ø  Memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi
Ø  Mampu memajukan kesejahteraan umum
Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku.
Jadi hukum bertujuan untuk mencapai kehidupan yang selaras dan seimbang, mencegah terjadinya perpecahan dan mendapat keselamatan dalam keadilan.

B.       Saran
Dengan mempelajari hukum bisnis dalam kehidupan kita, mudah – mudahan bisnis dan perdagangan di Indonesia lancar, sehingga kehidupan masyarakat sejahtera dan makmur.








DAFTAR PUSTAKA


Nawazir. 2012. Pengertian Hukum Bisnis/Hukum Dagang. id.shvoong.com; diakses online pada tanggal 23 November 2012.



0 komentar:

Post a Comment

Next Prev

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
▲Top▲