Makalah Hubungan Internasional

| Monday, April 22, 2013


BAB I
PENDAHULUAN


1.    Latar Belakang
Hubungan antar bangsa atau negara harus dilandasi oleh prinsippersamaan derajat. Negara Indonesia dalam mengadakan hubungan internasional, menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif yangdiabdikan bagi kepentingan nasional. Hal ini terutama ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka peningkatan kualitas kerja sama internasional, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Oleh sebab itu peran para diplomat Indonesia di luar negeri agar benar-benar mampu memberi informasi yang seluas-luasnya untuk masyarakat dunia tentang negara Indonesia yang sesungguhnya. Peran media massa tentang citra kurang baik negara Indonesia di luar negeri, secara perlahan-lahan harus dicounter dengan pemberitaan yang seimbang.

2.    Tujuan
Sebagai tugas Sekolah dan untuk memperluas wawasan tentang Hubungan Inernasional dan Organisasi Internasional.

3.    Metode penulisan
Dalam makalah ini , penulis menggunakan metode kepustakaan. Dimana penulis menggunakan berbagai sumber untuk menyelesaikan makalah ini











BAB II
PEMBAHASAN


1.        Pengertian Hubungan Internasional
Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa atau interaksi manusia antar bangsa baik secara individu maupun kelompok, dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan. Dan juga merupakan hubungan yang dilakukan oleh bangasa-bangsa atau negara-negara, atau merupakan sebuah atau suatu hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi yang melewati dan melampaui suatu batas-batas kenegaraan.
Beberapa definisi hubungan internasional menurut para ahli yakni sebagai berikut :
a.         J.C. Johari : Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlansung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang prilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara
b.         Couloumbis dan Wolfe : Hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang bisa diamati dan mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskan prilaku serta mengungkapkan karakteristik-Karakteristik atau tipe-tipe hubungan antar unit-unit social
c.         Mochtar Mas’oed (1990) : Hubungan internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terdapat atau terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok.

2.        Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara
Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era globalisasi yang sangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia akan mudah diciptakan. Realitas menunjukkan bahwa setiap bangsa memiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dapat dipenuhi oleh potensi setiap bangsa. Keadaan yang demikian mendorong untuk saling mengadakan hubungan antar negara.
Mengenai pentingnya hubungan internasional bahwa setiap negara memiliki sumber kekuatan yang berbeda-beda. Ada negara yang kuat akan sumber daya alam, ada juga yang banyak jumlah penduduknya, sementara ada negara lain yang mengandalkan berlimpahnyajumlah ilmuwan. Kekurangan yang ada dapat diatasi dengan saling berhubungan dengan yang lain. Hal inilah yang melahirkan hubungan internasional antar bangsa antar negara. Hubungan Internasional dimaksudkan untuk:
1.         Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain.
2.         Mencegah & menyelesaikan konflik / persengketaan yang mengancam perdamaian dunia.
3.         Mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi.
4.         Membangun solidaritas dan sikap menghormati antar bangsa.
5.         Membantu bangsa lain yang terancam kemerdekaannya.
6.         Berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia,berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial.
7.         Menjamin kelangsungan hidup bangsa & negara, kelangsungan dan keberadaannya di tengah-tengah bangsa lain.
8.         Mempererat hubungan antar negara antara yang satu dengan yang lain.
9.         Mengadakan berbagai kerjasama dalam rangka saling membantu dan saling menguntungkan.
10.     Menjelaskan dan menegakkan kedaulatan negara serta memperjelas batas-batas wilayah negara
11.     Mengadakan perdamaian dan perundingan pakta non agresi
12.     Mengadakan hubungan dagang serta hubungan ekonomi sesuai dengan kepentingan masing-masing Negara
Setiap negara memiliki posisi yang berbeda-beda, baik dalam kemampuan ekonomi, keuangan, keamanan, politik maupun sumber daya manusia. Oleh karenanya setiap negara tidak dapat lepas dari keterlibatannya dengan negara lain, dalam bentuk hubungan antar bangsa.

3.        Sarana-Sarana Hubungan Internasional
a.       Kerja sama Bilateral
Kerjasama Bilateral adalah hubungan kerja sama dua Negara yang memiliki kepentingan sama dalam bidang poleksosbudhankam. Dalam rangka mengadakan hubungan kerjasama dua Negara, bagi Negara Indonesia haruslah bersifat Demokratis dan terbuka, ini berarti bahwa bila Negara kita mengadakan hubungan kerjasama dengan Negara lain terlebih dahulu harus mendapat perdetujuan dari parlemen atau DPR, disamping itu hubungan kerjasama juga harus dipublikasikan melalui media massa. Secara Internasional, hubungan suatu Negara dengan Negara lain telah diatur dalam Kovensi Wina pada tahun 1961 tentang Diplomatik (hubungan bidang politik), dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Konsuler (hubungan diluar bidang politik), sedangkan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keppres N0. 51 tahun 1961 tentang Perwakilan Diplomatik RI.
b.      Kerja sama Multilateral
Kerjasama Multilateral merupakan suatu kerjasama yang diikuti oleh lebih dari dua Negara atau banyak Negara. Sebenarnya kerjasama Regional juga merupakan kerjasama multilateral karena anggotanya lebih dari dua Negara. Kerjasama yang akan dibahas merupakan kerjasama yang tidak dalam satu kawasan (Regional), tetapi yang keanggotaannya mencakup banyak kawasan atau internasional diantaranya OPEC, NATO, Negara-negara Non Blok, CGI, OKI, APEC dan PBB.

4.        Istilah-Istilah Perjanjian Internasional
1.      Traktat (Treaty)
Artinya, perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang sifatnya lebih formal karena mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, para peserta yang membuat perjanjian tidak dapat menarik diri dari kewajiban-kewajibannya tanpa persetujuan dan pihak-pihak yang bersangkutan.
2.      Konvensi (Convention)
Artinya, jenis penjanjian yang digunakan bagi hal- hal yang lebih khusus dibandingkan dengan traktat, namun bersifat multilateral. Dengan kata lain, konvensi tidak menyangkut kebijaksanaan tingkat tinggi dan harus ditandatangani oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh.
3.      Pakta (Pact)
Artinya, pensetujuan yang lebih khusus jika dibandingkan dengan traktat. Jadi pakta merupakan traktat dalam arti sempit sehingga pakta pun harus mendapat pengesahan (ratifikasi).
4.      Penikatan (Arrangement)
Antinya, suatu bentuk perjanjian yang tidak seresmi traktat atau konvensi. Oleh kanena itu, perikatan merupakan persetujuan yang biasanya hanya digunakan bagi transaksi-transaksi yang bersifat sementara.
5.      Pensetujuan (Agreement)
Artinya, suatu penjanjian yang bensifat teknis/administratif sehingga persetujuan tidak seresmi traktat/konvensi cukup ditandatangani oleh wakil-wakil departemen dan tidak perlu diratifikasi.
6.      Deklarasi (Declaration)
Artinya, penjanjian yang digunakan dengan tujuan menunjukkan suatu penjanjian yang menyatakan hukum yang ada, membentuk hukum yang baru, atau untuk menguatkan beberapa prinsip kebijaksanaan umum.
7.      Piagam (Statute)
Artinya, perjanjian yang menunjukkan himpunan peraturan yang ditetapkan oleh perjanjian internasional untuk mengatur fungsi lembaga internasional atau anggaran dasarnya, seperti piagam mahkamah internasional (statute of the international court of justice).
8.      Convenant
Artinya, suatu istilah yang digunakan oleh piagam Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang disebut dengan The convenant of the league of nations tahun 1920.
9.      Charter
Artinya, istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh PBB dan mempunyai fungsi administratif. Dengan kata lain, PBB dalam membuat anggaran dasarnya berbentuk charter. Misalnya, Atlantic Charter 1941, dan The charter of the united nations 1945. 10.
10.  Protokol (Protocol)
Artinya, perjanjian yang sifatnya kurang resmi dibandingkan dengan traktat atau konvensi. Biasanya protokol digunakan sebagai naskah tambahan dan konvensi. Namun, protokol tidak kalah petingnya daripada konvensi itu sendiri. Misalnya, protokol tambahan terhadap Konvensi Jenewa 1949.
11.  Modus Vivendi
Artinya, perjanjian internasional yang merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan tanpa memerlukan ratifikasi dan bersifat sementara. Maksud sementara adalah sampai diwujudkan hasil perjanjian yang lebih tetap (permanen) dan rinci (sistematis).
12.  Ketentuan penutup (Final act)
Artinya, dokumen dalam bentuk catatan ringkasan dan hasil konferensi, seperti catatan mengenai negara peserta, para utusan dari negara-negara yang turut dalam perundingan, dan segala kesimpulan tentang hal-hal yang disetujui konferensi. Ketentuan penutup ini tidak memerlukan ratifikasi.

13.  Ketentuan Umum (General Act)
Artinya, traktat yang bensifat resmi atau tidak resmi. Liga bangsa-bangsa pernah menggunakan istilah ini, seperti dalam menyelesaikan permasalahan secara damai dan pentikaian internasional (arbitrasi) pada tahun 1928.

5.        Makna Perwakilan Diplomatik
Dalam rangka membina hubungan internasional diperlukan adanya taktik dan prosedur tertentu agar kepentingan nasional suatu Negara dapat diperjuangkan dalam hubungan dengan Negara lain, inilah yang disebut dengan diplomasi. Sedangkan diplomasi dalam arti luas, meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri masing-masing negara.
 Perwakilan RI di luar negeri merupakan aparatur negara yang mewakili kepentingan negara RI di negara penerima. Perwakilan RI di luar negeri dapat berbentuk Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler. Badan-badan perwakilan pada umumnya selalu melakukan diplomasi melalui berbagai perundingan untuk membuat kebijakan.
 Oleh karena itu seorang Diplomat harus memiliki kemampuan berbicara sehingga. dapat mtmpengaruhi orang lain, pengetahuan dan wawasan yang luas. Menurut Oppenheim, perwakilan diplomatik memperjuangkan kepentingan nasional pada tingkat pusat, mengutamakan tugas-tugas representasi dan negosiasi. Jadi perwakilan diplomatik lebih menjurus ke segi politik.
 Bagi Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presi den Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1976, tugas pokok Perwakilan Diplomatik adalah:
a.         Mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional.
b.         Melindungi kepentigan negara dan warga negara Republik Indonesia dengan penerima sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dengan berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

6.        Tingkatan Perwakilan Diplomatik
Perwakilan Diplomatik suatu negara dipimpin oleh seorang diplomat. Jabatan Kepala Perwakilan Diplomatik yang tertinggi ialah Duta Besar (Ambassador). Ambassador mewakili negara dalam mengurusi kepentingan publik yang disebut dalam kualitas sebagai negara.
Berdasarkan keputusan Konggres di Wina, 1961 disepakati adanya tiga tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik, yaitu:
a.         Duta Besar (Ambassador)
b.         Duta Berkuasa Penuh (Minister Plenipotentiary)
c.         Kuasa Usaha (Charge d'affaires).
Pada masa sekarang, setiap negara merdeka dan berdaulat hampir selalu menempatkan perwakilan diplomatiknya di negara lain. Dengan demi kian di setiap ibukotanegara selalu terdapat banyak perwakilan 'diplomatik dan menurut kebiasaan internasional, semua wakil-wakil diplomatik ditempatkan pada suatu negara merupakan suatu kelompok diplomatik (Diplomatic Corps) yang diketuai oleh salah seorang Duta Besar yang bertugas paling lama di negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan "Doyen".
Prosedur pengiriman dan penerimaan Duta Besar setiap negara mempunyai hak perwakilan (right of legation), hak perwakilan, yaitu:
a.         Hak Perwakilan Pasif (Passive Right Legation) artinya hak suatu negara untuk menerima wakil diplomatik negara lain.
b.         Hak Perwakilan Aktif (Active Right Legation) artinya hak suatu negara untuk mengirim wakil diplomatik ke negara
Kedua belah pihak saling bertukar informasi tentang akan dibuatnya perwakilan (oleh Departemen Luar Negeri masing-masing Negara). Mendapatkan persetujuan (Demende agreement) dari Negara pertama. Surat kepercayaan diserahkan kepada kepala Negara penerima dalam suatu upacara, dimaan seorang diplomat tersebut berpidato. Diplomat yang akan ditempatkan menerima surat kepercayaan yang ditandatangani kepada Negara pengirim

7.        Pengertian Organisasi Internasional
Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuatoleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atasdasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional.
Secara umum organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan Negara yang berkedudukan sebagai subyek  hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat  perjanjian internasional.
8.        Penggolongan Organisasi Internasional
Penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam, menurut segi tinjauanberdasarkan :
a.         Kegiatan Administrasi
-            Organisasi Internasional Antar Pemerintah (Inter Govermental Organization) yang lazimdisingkat IGO.Contoh : PBB, ASEAN, SAARC, OAU, NAM, dan lain sebagainya.
-            Organisasi Internasional Non Pemerintah (Non-Govermental Organization) yang lazimdisingkat NGO.Contoh : IBF, ICC, Dewan Masjid Sedunia, Dewan Gereja Sedunia, Perhimpunan DonorDarah Sedunia, dan lain sebagainya.
b.         Ruang Lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan
-            Organisasi Internasional Global
Wilayah kegiatan adalah global (seluruh dunia), dan keanggotaan terbuka dalam ruanglingkup diberbagai penjuru dunia.Contoh : PBB/UNO, OKI/OIC, GNB/NAM, dls.
-            Organisasi Inter nasional Regional
Wilayah kegiatan adalah regional, dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara padakawasan tertentu saja.Contoh : ASEAN, OAU, GCC, EC, SAARC, dls.
c.         Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi.
1.      Bidang Ekonomi
-       KADIN Internasional
2.      Bidang Lingkungan Hidup
-       UNEP
3.      Bidang Kesehatan
-       WHO, IDF, dll
4.      Bidang Pertambangan
-       ITO.
5.      Bidang Komoditi (pertanian dan industri)
-       IWTO, ICO ,dls.
6.      Bidang Bea Cukai dan Perdagangan Internasional
-       GATT, dls.
d.         Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi.
1.      Organisasi Internasional Umum (menyangkut hal-hal umum). Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu. Contoh : PBB/UNO, dls.
2.      Organisasi Internasional Khusus (menyangkut hal-hal khusus). Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal khusus saja. Contoh : OPEC, dan termasuk organisasi-organisasi khusus dibawah naungan PBB, seperti :UNESCO, UNICEF, ITU, UPU, dll

9.        Manfaat Kerjasama dan Perjanjian Internasional
1.      Manfaat Kerja Sama Internasional Bagi Indonesia
a.       Masalah politik dan keamanan Indonesia dapat diselesaikan dalam Lembaga Internasional.
b.      Melalui kerja sama Internasional ( PBB ) , Lembaga Internasional tersebut berperan sebagai pihak penengah dan sebagai pihak yang menghentikan perselisihan antar negara.
c.       Masalah wilayah pemerintahan Indonesia dapat diselesaikan dengan adanya PBB.
d.      Dengan adanya kerja sama Internasional ( PBB ) dapat melahirkan dokumen-dokumen yang bermanfaat bagi kehidupan kenegaraan Indonesia terutama dalam penegakan HAM.
e.       Dengan kerja sama Internasional yang terwujud dalam organisasi Internasional di bawah PBB masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun hukum dapat terselesaikan.
2.      Manfaat Perjanjian Internasional
Dengan adanya Perjanjian Internasional , Indonesia dapat mengatasi masalah wilayah kedaulatan.
Misalnya, setelah sidang hukum laut di Geneva tahun 1958 dapat menghasilkan beberapa konvensi :
-            Convention on the territorial sea and the contiguous zone, 
Konvensi ini berkaitan dengan kedaulatan teritorial. Sehingga dengan konvensi ini Indonesia belum dapat mewujudkan kesatuan wilayah
-            Convention on the high sea
Konvensi ini berkaitan dengan kedaulatan atas sumber alam, begitu juga konvensi yang ketiga.
-            Convention on finishing and conservation of the living resources of the high sea.
Sedangkan konvensi yang lain diratifikasi Indonesia dengan UU No. 19 tahun 1981. Namun, karena permasalahan reservating, akhirnya PBB menolak untuk mendeposit instrument of ratification. Konsekuensinya, Indonesia hanya menjadi anggota sah dari satu konvensi saja (Convention on the high sea).
Selain itu perjuangan pengakuan atas prinsip negara kapulauan dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Yang hasilnya:
-            Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan
-            Pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif
Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan.

BAB III
PENUTUP



1.    Kesimpulan
Dari hasil penyusunan makalah ini,  dapat di simpulkan bahwa hubungandan kerja sama internasional penting untuk menumbuhkan rasa persahabatan dan saling pengertian di dunia, memlihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain, mencegah  dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, atau sengketa yangmengancam perdamaian dunia, mengembangkan cara-cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi, membangun partisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsa- bangsa lain.

2.    Saran
Setelah menyusun makalah ini, penyusun mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut :
Kepada para pembaca yang mempelajari makalah ini dan ingin lebih memperluas  pengetahuan  tentang hubungan internasional, silahkan mencari referensi-referensi demi pemenuhan bahan ajaran.






























DAFTAR PUSTAKA



http://iskaruj.blogspot.com/2012/04/pengertian-pentingnya-dan-sarana-sarana.html
http://pkndisma.blogspot.com/2013/01/tingkatan-tingkatan-perwakilan.html
http://catatan-civic.blogspot.com/2011/08/manfaat-kerja-sama-dan-perjanjian.html
http://evelyndevilx.blogspot.com/2012/07/makalah-hubungan-internasional-kelas-xi.html
http://maulanapages.wordpress.com/2011/12/09/makalah-hubungan-internasional/
http://dillalutfitalestari.blogspot.com/2013/01/tugas-makalah-hubungan-internasional.html

0 komentar:

Post a Comment

Next Prev

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ounty Liem Chicken Rice

▲Top▲